KPK Mengungkap OTT Oknum Jaksa Banten. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggelar operasi tangkap tangan pada 17 Desember 2025 di wilayah Banten dan Jakarta. Kali ini, seorang oknum jaksa menjadi salah satu yang diamankan, bersama delapan orang lain termasuk pengacara dan pihak swasta. Operasi senyap ini menyita uang tunai sekitar 900 juta rupiah sebagai barang bukti awal. Kasus ini diduga berkaitan dengan pemerasan terhadap warga negara asing asal Korea Selatan dalam proses penanganan perkara pidana umum, membuat publik kembali terkejut atas keterlibatan aparat penegak hukum dalam praktik korupsi. TIPS MASAK
Kronologi Operasi Tangkap Tangan: KPK Mengungkap OTT Oknum Jaksa Banten
Operasi dimulai pada sore hingga malam 17 Desember 2025, dengan tim penyidik mengamankan sembilan orang di beberapa lokasi. Awalnya, lima orang diamankan di Banten, kemudian bertambah menjadi sembilan termasuk di Jakarta. Oknum jaksa yang terjaring bertugas di lingkungan kejaksaan tinggi setempat, sementara yang lain meliputi dua pengacara dan enam pihak swasta, salah satunya diduga berperan sebagai penerjemah. Semua pihak langsung dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan intensif. Wakil ketua lembaga antirasuah membenarkan adanya oknum jaksa, dan koordinasi segera dilakukan dengan institusi terkait untuk kelancaran proses.
Dugaan Modus Pemerasan: KPK Mengungkap OTT Oknum Jaksa Banten
Kasus bermula dari penanganan perkara pidana umum yang melibatkan warga negara Korea Selatan. Dalam proses persidangan, korban diduga menjadi sasaran pemerasan oleh oknum jaksa bekerja sama dengan pengacara dan penerjemah. Modusnya melibatkan ancaman tuntutan lebih berat, penahanan, atau hambatan lain agar korban membayar sejumlah uang. Nilai pemerasan diduga mencapai miliaran rupiah, meski barang bukti yang disita baru sekitar 900 juta. Praktik ini menunjukkan kerentanan di sektor penegakan hukum terhadap warga asing, yang sering kali berada di posisi lemah saat berurusan dengan proses peradilan.
Penyerahan Kasus dan Dampaknya
Karena melibatkan aparat penegak hukum, kasus segera dilimpahkan ke institusi induk untuk penanganan lebih lanjut. Penyerahan orang dan barang bukti dilakukan pada dini hari 19 Desember 2025, dengan jaminan proses akan berjalan transparan dan akuntabel. Beberapa oknum jaksa langsung dinonaktifkan, sementara penyidikan mendalami kemungkinan keterlibatan lebih luas. Insiden ini menjadi OTT kesembilan sepanjang tahun, menambah daftar panjang kasus yang menyeret penegak hukum sendiri, dan memicu diskusi tentang perlunya pengawasan internal yang lebih ketat.
Kesimpulan
Operasi tangkap tangan terhadap oknum jaksa di Banten menegaskan komitmen lembaga antirasuah untuk tidak pandang bulu dalam memberantas korupsi, termasuk di kalangan aparat sendiri. Meski kasus telah dilimpahkan, pengungkapan modus pemerasan terhadap warga asing ini menjadi pengingat akan pentingnya integritas di sistem peradilan. Dampaknya tidak hanya pada kepercayaan publik, tapi juga pada hubungan internasional terkait perlindungan warga negara di luar negeri. Proses hukum yang transparan diharapkan bisa memberikan efek jera, sekaligus mendorong reformasi lebih dalam untuk mencegah kasus serupa terulang. Perkembangan selanjutnya akan terus menjadi perhatian masyarakat.
Leave a Reply